Tokyo – Kaisar Jepang Naruhito secara resmi mengangkat Takaichi Sane (64) sebagai Perdana Menterinya yang baru. Hal ini merupakan terobosan besar dalam dunia politik Jepang, karena selama 140 tahun pemerintahan dengan sistem kabinet, baru kali ini Jepang memiliki kepala pemerintahan perempuan.
Takaichi Sane memenangkan kursi kepemimpinan partainya LDP (Liberal Democratic Party) sesudah terpilih pada 4 Oktober lalu. Sebagai protege (anak didik) dari mendiang Perdana Menteri Shinzo Abe, Takaichi terkenal sebagai seorang konservatif garis keras.
Mengingat jenjang karir politik Jepang yang sangat tradisional dan kaku, maka kenaikan Takaichi ini merupakan hal yang patut diperhatikan. Terlebih lagi Takaichi mampu untuk menembus atap gelas yang selama ini bahkan telah banyak membuat politisi pria babak belur gagal mencapai kedudukan tertinggi di dalam partai terbesar di Jepang ini.
Sebagai perdana menteri ke-104 Jepang, Takaichi harus menghadapi berbagai permasalahan yang lima tahun terakhir ini memberatkan kehidupan Jepang. Pertama ia harus menangani inflasi tinggi dan meningkatnya harga kehidupan di Jepang. Ia juga harus waspada dengan ketidakpuasan warga Jepang terhadap kehadiran para imigran yang masuk ke Jepang serta sudah tentu pesaingan di dalam internal partainya.
Terkenal sebagai seorang penggemar musik metal dan olahraga selam, Takaichi juga seorang penganut Abenomics – istilah yang dipergunakan untuk merujuk kepada penanganan ekonomi sesuai dengan arahan Shinzo Abe. Salah satu yang dilakukan oleh mantan perdana menteri tersebut adalah meningkatnya penggunaan APBN Jepang oleh pemerintah, dan pemberian insentif pajak. Abenomics memang cukup berhasil dalam menangani biaya hidup, tetapi juga membuat pemerintah memiliki hutang yang sangat besar.
Untuk mendukung visi misinya tentang perekonomian Jepang, Takaichi menunjuk Satsuki Katayama (66) sebagai Menteri Keuangan Jepang. Katayama seorang anggota legislatif yang juga lulusan fakultas ekonomi Universitas Tokyo adalah lulusan ANE dari Prancis. ENA atau Ecole Nationale D’administration terkenal sangat elit dan memiliki kurikulum yang sangat berat dan standar yang sangat tinggi.
Katayama tidak asing dengan Kementerian Keuangan karena ia sudah bekerja di sana sejak lulus dari Universitas Tokyo. Ia adalah seorang menteri keuangan perempuan pertama dalam sejarah kepemerintahan Jepang. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perekonomian, Perdagangan dan Industri pada tahun 2005. Rekam jejaknya sebagai seorang pejabat kementerian keuangan inilah yang membuatnya dipilih oleh ENA sebagai siswa mereka.
Untuk menghadapi gelombang imigrasi di negaranya, Kataichi menunjuk Kimi Onoda (42), seorang politisi dan legislator Jepang yang baru-baru ini menimbulkan kegaduhan di dunia internasional. Saat itu Onoda mempertanyakan mengapa patriotisme dianggap sebagai hal yang salah. Hal ini berkenaan dengan posisinya yang anti imigrasi dan tidak ingin membiarkan lebih banyak lagi imigran datang ke negaranya. Nama jabatannya masih bervariasi antara lain Menteri Kebijakan Imigrasi, ada pula yang menuliskan sebagai Menteri Keamanan Ekonomi (Economy Security).
Ucapannya dianggap ironis, mengingat bahwa Onoda memiliki daerah Kaukasia dari ayahnya yang warga negara Amerika. Rekam jejak Onoda menunjukkan ia telah dibawa ibunya untuk pindah dari Chicago dan menetap di Jepang saat masih berusia 1 tahun. Tahun 2017 ia memilih untuk mempertahankan kewarganegaraan Jepang dan melepaskan kewarganegaraan Amerika yang dimilikinya. Lulusan Universitas Takushoku ini memiliki berbagai jabatan di Parlemen, di antaranya sebagai Wakil Ketua bidang Pertahanan, jabatan yang dua kali ia emban dalam dua pemerintahan.
Kataichi juga menunjuk Shinjiro Koizumi (44) sebagai Menteri Pertahanan Jepang. Hal ini sedikitnya menunjukkan keseriusan untuk membangun pertahanan militer Jepang, dan tidak sekedar hanya memiliki tentara. Putra Perdana Menteri Junichiro Koizumi ini memiliki rekam jejak di pemerintahan yang cukup banyak. Lulusan Universitas Columbia ini pernah menjadi Menteri Lingkungan Hidup sampai tahun 2021 di bawah Perdana Menteri Yoshihide Suda. Selanjutnya sebagai Menteri Pertanian, Perhutanan dan Perikanan hingga tahun 2025 di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Ishiba.
Hari-hari ini sangat menarik untuk memperhatikan dan mengikuti perkembangan Jepang yang secara mendadak memutuskan untuk memilih seorang pemimpin yang sangat konservatif setelah selama belasan tahun memiliki pemerintahan yang sangat liberal.