Secara resmi, Pemerintah Negara Bagian Melaka Malaysia mengumumkan usulan rencana strategis pembangunan infrastruktur jembatan yang akan menghubungkan wilayah tersebut dengan Kota Dumai di Provinsi Riau, Indonesia.

Proyek menjadi trending di beberapa media sosial karena saat itu Indonesia sedang mengalami bencana longsor yang hebat di 3 provinsinya yakni Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Sehingga warga internet di platform X bergunjing soal asal muasal dan motivasi pihak Malaysia.

Tidak mengherankan pula pertengkaran sengit terjadi di platform tersebut tentang siapa yang harus dianggap lebih maju dan lebih baik. Apalagi di dalam cuitan di platform tersebut disebutkan lebih baik Sumatra sebagai bagian dari kebudayaan dan ras Melayu bergabung dengan Malaysia.

Usulan ini dapat diurut dikeluarkan dari pemberitaan oleh Ketua Menteri Melaka, Ab Rauf Yusoh, yang memproyeksikan pembangunan jembatan dengan bentang panjang melampaui 47 kilometer di selat yang memisahkan Melaka dengan Dumai.

Semua kutipan Rauf Yusoh dihembuskan oleh berbagai akun yang mengaku berasal dari Malaysia walau beberapa di antaranya ternyata terlihat beroperasi dari Indonesia yang pro separatisme.

Disebutkan bahwa jembatan itu dimulai dari kawasan Pantai Pengkalan Balak di Masjid Tanah, Melaka, secara langsung menuju wilayah Indonesia. Tujuannya adalah untuk dampak keuntungan ekonomi utamanya bagi Malaysia.

Pemerintah negara bagian Melaka, yang menjadi satu bagian dari persekutuan kerajaan-kerajaan di Malaysia, disebutkan telah menyediakan dana sebesar RM500.000 (sekitar Rp2 miliar). Yusoh juga menyebutkan bahwa sebelum menyerahkannya kepada Dewan Perencanaan Fisik Nasional (National Physical Planning Council), proposal itu akan disempurnakan lebih dahulu.

Beredar pula bahwa proyek ini dibiayai oleh pendanaan dari Tiongkok sebagai bagian kerja sama ke dua negara sebagai bagian dari Belt and Road Initiative dari Tiongkok.

Dana tersebut dianggarkan untuk membayar para konsultan profesional dalam melakukan pengkajian yang menyeluruh, mulai dari aspek teknis, aspek ekonomis, dan kemungkinan pemberlakuan manajemen logistik dari proposal proyek tersebut.

Selain menerima kritik dari warga netizen Indonesia, usulan ini juga mendapatkan kritikan dari pemimpin oposisi Melaka, Dr. Yadzil Yaakub. Menurut media Free Malaysia Today, Selasa (23/12), Yadzil mempertanyakan tujuan dan kelayakan usulan jembatan tersebut.

Yadzil memperingatkan bahwa proyeksi dari pembangunan jembatan tersebut tidak memperhatikan faktor kenyataan. Ia mengingatkan bahwa Pemerintah Melaka hanya mengumpulkan pendapatan tahunan yang terbatas. Dari total pendapatan tersebut, semuanya digunakan untuk pengeluaran operasional. Melaka diketahui masih berhutang kepada beberapa pihak, termasuk pemerintah pusat (federal).

“Jika kita tidak mampu melunasi utang yang ada, bagaimana pemerintah negara bagian dapat meyakinkan rakyat bahwa mereka dapat mengelola utang baru senilai miliaran ringgit dengan bijak?” tanya Yadzil.

Ia juga mengingatkan bahwa Melaka tergantung kepada bantuan perusahaan Putrajaya. Menurutnya fakta riil di lapangan menunjukkan pemerintah Melaka bahkan memerlukan bantuan pemerintah pusat untuk memperbaiki infrastrukturnya. Ia mempertanyakan kemampuan Melaka untuk dapat membiayai pembangunan jembatan yang melintasi Selat Malaka.

Kalau pun Tiongkok akan ikut serta dalam konsesi pembangunan jembatan di atas selat teramai di dunia tersebut, ia mengingatkan proyek itu akan merupakan proyek sia-sia. Dia juga mengingatkan Dumai bukan kawasan yang menjadi pusat perekonomian utama sehingga pembangunan infrastruktur tersebut akan menjadi proyek yang tak menghasilkan keuntungan maksimal bagi Melaka. Belum lagi pembangunan jembatan akan meninggalkan perubahan lingkungan di garis pantai Melaka.

“Dan jika konsesi gagal, pemerintah akan terpaksa menyelamatkan proyek tersebut menggunakan dana publik. Dalam semua skenario, rakyatlah yang menjadi korban,” katanya. [RV]