Perdana Menteri Britania Raya Yang Pernah Menggugat Tentara Nasionalnya Sendiri

Perdana Menteri Britania Raya Sir Keir Starmer berkunjung ke Tiongkok dalam kapasitas sebagai kepala pemerintahan dan membawa berbagai perwakilan sektor di dalam rombongannya. Kunjungannya mendapatkan cemoohan dari berbagai pihak di dalam negerinya sendiri dan bahkan oleh negara-negara sahabat Britania sendiri.

Rencana perjalanannya ke Tiongkok selama 3 hari memperlihatkan kegalauannya. Sebelum berangkat Starmer sudah mengatakan bahwa Tiongkok adalah seteru mereka. Akan tetapi saat ia tiba, pada hari Rabu (28/01) ia langsung memasuki pertemuan dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang untuk mendapatkan investasi dan hubungan baik yang diperkirakan akan membuka lowongan kerja sebanyak 370.000. tujuan Starmer jelas, ia ingin membuka lowongan kerja sama dengan Tiongkok karena mengalami kesulitan menghadapi mitra dagangnya Amerika Serikat.

Kesepakatan ini mendapatkan kritik dari dalam negeri Britania karena diketahui bahwa para peretas yang dibiayai oleh negara Tiongkok telah menyadap telepon di kantor Perdana Menteri selama bertahun-tahun hingga tahun 2024 saat kasus itu terbongkar.

Starmer berkelit bahwa rombongan pemerintahannya semua menggunakan telepon sekali pakai sehingga saat di Tiongkok mereka aman karena nomor-nomor semua peserta kunjungan nantinya akan dibuang setelah pulang dari negara tersebut.

Dan Starmer menunjukkan tekadnya dengan menemui Presiden Xi di Balairung Agung Rakyat pada pagi hari Kamis (29/01). Ia mengatakan kepada Presiden Tiongkok bahwa pihaknya menginginkan hubungan “yang lebih canggih” dengan Tiongkok.

Ia menyebut bahwa sudah terlalu lama sejak seorang Perdana Menteri datang berkunjung ke Tiongkok, dan menambahkan bahwa “Tiongkok adalah pemain penting di panggung dunia, dan karenanya sangat penting bagi kami untuk membangun hubungan yang lebih canggih.”

Jadwalnya pada hari Kamis sore ini adalah untuk bertemu dengan Perdana Menteri Li Qiang. Pada esok hari Jumat (30/0), Starmer dan sekitar 60 orang perwakilan sektor perdagangan, olahraga, dan kebudayaan akan terbang ke Shanghai untuk berbicara dengan mitra kerja mereka.

Menghadapi berbagai kritikan terhadap dirinya bahwa Britania seharusnya lebih memperhatikan keamanan, Starmer mengatakan bahwa negaranya tidak mungkin lagi mengabaikan negara dengan kekuatan ekonomi ke dua terbesar di dunia yakni Tiongkok.

“Sangat tidak masuk akal kalau kita pura-pura tidak melihat dan menyembunyikan kepala ke dalam pasir dalam kaitannya dengan Tiongkok: hubungan ini adalah kepentingan kita,” kata Starmer kepada rombongan media yang mengikutinya ke Tiongkok. “Ini perjalanan yang akan sangat penting bagi kita (Britania – red), dan kita pastikan akan ada kemajuan yang nyata.”

Tujuan Starmer jelas, yakni memperkuat hubungan politik dan dagang antara Britania Raya dan Tiongkok sebab hubungan tradisional Britania dengan Amerika Serikat semakin memburuk di bawah kepemimpinan Donald Trump.

Starmer memang politisi yang agak mengherankan karena ia tidak memiliki rekam jejak yang berprestasi di negerinya sendiri. Bahkan Presiden Donald Trump sendiri terang-terangan menghentikan semua komunikasi intelijen Amerika Serikat kepada unit intelijen Britania karena menganggap Starmer sudah tidak bisa dipercaya.

Rahasia Starmer terkuak di dalam negerinya karena investigasi dari salah satu media yang dihormati di Britania. The Telegraph mengungkapkan bahwa Perdana Menteri mereka adalah seorang pengacara yang bekerja secara rela untuk memastikan para veteran perang mereka dipersekusi atas tuduhan-tuduhan membunuh warga sipil. Ditambah pula dengan janji-janji Starmer yang tidak dapat disebut sebagai kebijakan keuangan yang bagus. Salah satunya penyerahan Kepulauan Chagos, suatu wilayah di bawah pemerintahan Britania di Samudra India.

Pada Mei 2025, Starmer menyetujui perpindahan kewenangan kepulauan Chagos yang berada di bawah pemerintahan Britanian kepada negara Mauritius untuk menyelesaikan persengketaan ke dua negara. Starmer bersikeras bahwa ia melakukan kewajiban Britania untuk mematuhi Putusan Mahkamah Internasional yang menetapkan bahwa okupasi Britania terhadap Chagos adalah tidak sah. Keputusan ini membuat dunia internasional terkejut karena di dalam kepulauan tersebut juga terdapat pangkalan militer Inggris Raya dan Amerika Serikat yang disepakati secara legal berlaku selama 99 tahun.

Warga Chagos banyak yang memprotes keputusan Starmer dan ratusan perwakilan mereka mengikrarkan diri warga lokal ingin berada di bawah pemerintahan Kerajaan Britania Raya. Donald Trump sendiri menyebut keputusan Starmer yang tidak berkonsultasi dulu dengan Amerika Serikat sebagai “tindakan yang menunjukkan kelemahan total.”

Jurnalisme investigasi dari Telegraph menunjukkan bahwa rekam jejak Starmer tidak sebagus yang diperkirakan orang. Starmer bekerja sebagai pengacara hak asasi manusia pada 2007. Sebagai pengacara hak asasi manusia, ia bekerja secara suka rela dalam kasus Al-Skeini. Kasus itu menyatakan bahwa penyidikan kematian warga sipil Irak yang dilakukan oleh Inggris Raya tidak mencukupi dan bahkan ada beberapa perkara konvensi hak asasi manusia yang dilanggar oleh para tentara Inggris Raya. Kasus pembunuhan dan pencederaan terhadap warga sipil Irak ini terjadi saat Serangan NATO ke Irak,

Tuduhan di Inggris Raya ini mengakibatkan Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa, yang menerima permohonan ini pada tahun 2011, memerintahkan kembali untuk membuka tuduhan-tuduhan yang diajukan oleh IHAT dan diperkirakan mencapai nilai kerugian sebesar £60 juta.

Sebagai latar belakang, tahun tersebut Britania Raya masih menjadi Negara Anggota Uni Eropa, oleh sebab itu apa pun yang dilakukan oleh negara tersebut wajib mengikuti arahan dari peraturan perundang-undangan Uni Eropa.

IHAT adalah suatu organisasi yang didirikan pada tahun 2010 oleh Menteri Pertahanan Inggris Raya untuk menyelidiki tuduhan dari pencederaan dan pembunuhan yang tidak beralasan hukum terhadap para warga sipil Irak oleh anggota pasukan Britania Raya antara tahun 2003 hingga 22009. Tujuan dari IHAT yang memiliki kepanjangan Iraq Historic Allegations Team (Tim Pendakwa Kesejarahan Irak) adalah untuk memastikan bahwa persangkaan-persangkaan pencederaan dan pembunuhan tadi sudah dilaksanakan sesuai dengan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR atau European Convention of Human Rights) yang diterbitkan oleh Mahkamah Eropa tentang Hak Asasi Manusia.

IHAT dihentikan dan ditutup pada 30 Juni 2017 dengan catatan bahwa penyelidikan yang masih berjalan tetap dilakukan oleh Layanan Polisi untuk Kasus Tertunda (SPLI). Secara keseluruhan dalam masa kerjanya, Tim IHAT ini menerima permohonan kasus sebanyak 3.400 tetapi saat diselidiki, tidak ada satu pun dari kasus tersebut yang dapat diteruskan menjadi gugatan.

Secara bersamaan, pada tahun 2016, Britania mengadakan referendum mengenai keanggotaan mereka di Uni Eropa. Warga negara Britania secara jelas memilih untuk mengeluarkan diri dari keanggotaan Uni Eropa dengan total suara 51.8%. Proses pemisahan dengan Uni Eropa baru dapat selesai pada tahun 2022.

Berbagai persangkaan tersebut akhirnya tidak bisa dibuktikan karena tidak memenuhi syarat untuk menjadi gugatan perkara, termasuk di dalamnya penyidikan terhadap Sersan Catterall. Sersan Richie Catterall dituduh menembak seorang guru bernama Muhamad Salim. Pada saat penembakan, Muhammad Salim membawa senapan api.

Dengan gugurnya kasus terhadap Sersan Catteral ini, maka veteran Perang Irak itu meminta permintaan maaf secara terbuka dari Starmer pada saat ia sudah menjadi Perdana Menteri. Tetapi kantor Perdana Menteri hanya menanggapi bahwa dalam kasus tersebut Starmer membantu secara netral dalam bidang hukum dan tidak mendukung gugatan dari ahli waris Muhammad Salim, dan bahwa Starmer selalu mendukung pasukan negaranya.

Tetapi lawan-lawan politik Starmer yang memiliki data yang kuat tentang sepak terjang Starmer tidak mau melepaskan kasus ini dengan mudah. Politisi Johnny Mercer seorang veteran perang dan Anggota Parlemen dari Partai Konservatif dan Kemi Badenoch yang sekarang menjadi Ketua Umum Partai Konservatif di Parlemen Inggris menyatakan bahwa apa yang dilakukan Starmer adalah upaya witch hunt – perburuan penyihir – yakni suatu istilah yang disematkan terhadap upaya penindasan terhadap sekelompok orang secara tidak adil bahkan dapat dikatakan histeris, serta dilakukan secara besar-besaran tanpa bukti yang kuat.