Dokumentasi Pusat Penerangan TNI
Seorang yang menyebut dirinya dengan nama pena Bu Guru menuliskan pendapatnya saat banyak pihak yang menyerukan agar bencana yang terjadi di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara dan Sumatra Barat menimbulkan kebingungan bahkan seruan untuk melepaskan diri dari Republik Indonesia.
Sebulan setelah terjadinya bencana longsor di tiga provinsi tersebut, pemikirannya cukup baik untuk dipelajari untuk mengimbangi narasi yang terjadi di media sosial.
Berhenti scroll. Jangan biarkan jempol kalian lari dulu.
Pagi ini, Bu Guru ingin meminjam mata detektif kalian untuk membedah satu “kasus” yang potongannya berserakan di depan mata kita. Siapkan kaca pembesar logika, Smart People.
Kemarin, Bu Guru membaca sebuah pernyataan yang menohok dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Beliau bilang, “Ada kecenderungan segelintir masyarakat… atau bahkan pihak-pihak kekuatan luar yang dari dulu tidak suka Indonesia kuat” [1].
Deg.
Jantung Bu Guru rasanya berhenti sebentar. Naluri keibuan Bu Guru langsung teringat memori lama. Ingat tidak, Nak? Saat tsunami Aceh meluluhlantakkan saudara kita? Waktu itu, tetangga selatan kita, Australia, menggelontorkan bantuan triliunan rupiah. Kita terharu, kita berterima kasih. Tapi, bertahun-tahun kemudian, saat dua warga negara mereka (Bali Nine) terjerat kasus narkoba dan hendak dihukum mati, bantuan itu diungkit. Perdana Menteri mereka saat itu seolah berkata, “Kami sudah bantu kalian, sekarang balas budi dong, bebaskan warga kami” [2].
Di situ Bu Guru sadar: Di meja makan diplomasi internasional, tidak ada makan siang gratis. Bantuan asing itu bukan sedekah Jumat, Sayang. Itu adalah “uang muka” untuk menanam pengaruh.
Nah, belakangan ini banyak yang bertanya di kolom komentar Bu Guru, “Bu, kenapa sih pemerintah kok kayaknya berat banget menetapkan status Bencana Nasional? Padahal banjir dan longsor sudah parah begini?”
Mari Bu Guru bedah, bukan pakai bahasa hukum yang bikin pusing, tapi pakai logika “pagar rumah”.
Kalian harus paham, menaikkan status menjadi Bencana Nasional itu bukan sekadar soal pencairan dana APBN. Di balik tanda tangan status itu, ada pintu gerbang kedaulatan yang terpaksa kita buka lebar-lebar.
Ketika status Bencana Nasional diketok, berdasarkan protokol internasional, negara wajib membuka akses seluas-luasnya bagi bantuan internasional [8]. Terdengar mulia? Tunggu dulu.
Bayangkan rumah kalian kebakaran, lalu kalian teriak minta tolong ke seluruh kampung. Orang-orang asing masuk ke kamar tidur, ke dapur, ke ruang brankas kalian dengan alasan “mau bantu padamkan api”. Apakah kalian sempat mengecek siapa mereka sebenarnya?
Untuk menjawab rasa penasaran kalian dan mengambil benang merahnya, Bu Guru sudah melakukan investigasi kecil-kecilan. Mari kita tinjau untung-ruginya dari segala sisi—bukan pakai perasaan, tapi pakai logika negara.
INVESTIGASI MENDALAM: Bencana Daerah vs. Bencana Nasional
Bu Guru ajak kalian melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar jika status “Bencana Nasional” diaktifkan. Simak baik-baik, ya.
1. Sisi Pertahanan & Keamanan (Hankamnas): Pintu Tak Bertuan
Di sinilah letak kerawanan yang paling bikin merinding.
Intelijen Berkedok Kemanusiaan: Saat pintu terbuka (status Nasional), siapa yang menjamin bahwa semua yang datang murni relawan? Dalam dunia intelijen, bencana adalah momen emas untuk pemetaan wilayah (mapping) [3]. Pihak asing bisa masuk ke daerah pelosok yang biasanya tertutup, mengambil data topografi, data sosial, bahkan memetakan kelemahan infrastruktur militer kita dengan dalih “survei penyaluran logistik”. Mereka jadi tahu jalan tikus mana yang bisa dilewati tank, atau dermaga mana yang rapuh. Ngeri-ngeri sedap, kan?
Risiko Perang Bawah Laut: Ingat kasus Tsunami Aceh? Kapal-kapal militer asing membawa teknologi sonar canggih. Atas nama kemanusiaan, mereka memetakan dasar laut kita (survei hidrografi) [4]. Data kedalaman dan kontur laut ini sangat mahal harganya untuk operasional kapal selam perang. Jika kita tetapkan Bencana Nasional, kita “menyerahkan” data rahasia pertahanan laut kita secara gratis.
2. Sisi Ekonomi: Jebakan “Travel Warning” dan Inflasi
Efek Domino Pariwisata: Jika status Bencana Nasional ditetapkan, dunia internasional seringkali memukul rata. Mereka akan mengeluarkan Travel Warning untuk Indonesia, bukan cuma untuk daerah bencana [5]. Akibatnya? Turis di Bali ikut batal datang padahal bencananya di Sumatera. Investor kabur karena menganggap negara sedang lumpuh total. Ekonomi nasional bisa ikut karam gara-gara satu tanda tangan.
Cengkeraman Ekonomi (Debt Trap): Bantuan asing seringkali datang satu paket dengan utang lunak atau hibah yang mengikat. Uangnya cuma “numpang lewat”, kembali ke negara asal lewat kontraktor mereka. Belum lagi fenomena “Penyakit Belanda” (Dutch Disease), di mana banjiran uang asing justru bikin harga barang di lokasi bencana naik gila-gilaan (inflasi), mencekik warga lokal yang miskin [6].
3. Sisi Politik & Ideologi: Legitimasi Negara
Pelemahan Wibawa Pemerintah: Jika status Bencana Nasional ditetapkan, secara tidak langsung negara mengakui bahwa “kami sudah tidak sanggup mengurus diri sendiri” [7]. Ini adalah sinyal yang ditunggu-tunggu oleh pihak luar yang tidak suka Indonesia kuat—seperti kata Pak Prabowo tadi.
Pahlawan Kesiangan: Pihak asing akan masuk, mengambil peran “pahlawan”, dan pelan-pelan rakyat di daerah bencana akan lebih hormat pada bendera asing daripada bendera Merah Putih karena merasa negara gagal hadir. Ini bahaya laten disintegrasi, Nak.
4. Sisi Hukum & Administrasi: Siapa Pemegang Remote?
Kendali Komando: Dalam status Bencana Daerah, Gubernur atau Bupati tetap memegang komando dibantu Pusat. Kita bisa terapkan kebijakan “Satu Pintu” (seperti di Palu 2018), di mana bantuan asing harus setop di pintu gerbang dan TNI yang mengantar ke dalam.
Kita tetap pegang kendali siapa yang boleh melihat “isi kamar tidur” kita. Tapi dalam Bencana Nasional, protokol internasional memaksa kita memberikan “Kemudahan Akses” (Ease of Access) yang seringkali menabrak aturan imigrasi dan bea cukai kita [8].
Jadi, ketika pemerintah terlihat “pelit” atau “lambat” menaikkan status bencana, jangan buru-buru memaki. Mungkin, mereka sedang berhitung. Mereka sedang menjaga pagar rumah agar maling tidak ikut masuk saat kita sedang sibuk memadamkan api.
Sahabatku, Hari demi hari Bu Guru terus investigasi untuk mengajak kita semua mencoba memahami logika bernegara dalam penetapan status bencana ini. Kita butuh bantuan, kita butuh solidaritas. Tapi kita harus cerdas. Kita tidak boleh naif menganggap semua uluran tangan itu murni kasih sayang.
Dunia ini hutan rimba. Negara kuat akan memakan negara lemah yang lengah. Pernyataan Pak Prabowo itu adalah sinyal kewaspadaan tingkat tinggi. Beliau paham betul baunya mesiu dan amisnya darah di medan operasi, jadi beliau tahu bahwa ancaman itu nyata.
Kesimpulannya? Pahit memang. Kita sedang diuji. Di satu sisi rakyat menjerit butuh bantuan cepat, di sisi lain pemimpin harus menahan diri agar kedaulatan tidak “terjual” murah atas nama kemanusiaan.
Mari kita doakan para pemimpin kita. Semoga mereka diberi kekuatan level dewa untuk memainkan “catur 4 dimensi” ini. Semoga mereka bisa menolong rakyatnya tanpa harus menggadaikan harga diri bangsa pada pihak asing yang bermuka dua.
Dan untuk kita, tetaplah kritis, tetaplah waspada. Jangan mau ditukar guling dengan kepentingan asing.
Indonesia ini seksi, Nak. Banyak yang naksir, tapi banyak juga yang ingin memperkosanya saat dia sedang sakit. Jaga Ibu Pertiwi baik-baik.
Salam cinta dan keteguhan, tak henti hentinya membangun logika dan kewarasan
*) Bu Guru💕
About the Author
