Dampak Penghapusan Perbudakan Terhadap Britania
Dampak penghapusan perbudakan terhadap ekonomi Britania adalah dampak fiskal atau pajak yang harus dibayarkan warganya kepada negara.
Secara fiskal, baru pada tahun 2015 para pembayar pajak di United Kingdom atau Britania lunas membayar hutang pemerintah mereka kepada para bankir Nathan Mayer Rothschild dan Moses Montefiore yang bersedia memberi pinjaman pada tahun 1834.
Uang yang dipinjam dari para bankir pada periode 1835-1838 itu mencapai £20.000.000 untuk membiayai perang terhadap perbudakan tersebut. Jumlah sebesar itu mencapai nilai £3,042,266,443.32 dalam mata uang yang sama pada zaman sekarang.
Hutang sebesar itu dipinjam oleh Pemerintah Britania untuk membayar para pemilik budak di wilayahnya agar mereka mau melepaskan budak-budak yang sudah masuk ke dalam perhitungan kepemilikannya.
Dari keseluruhan £20.000.000, Pemerintah Britania membayar tunai kepada para bankir itu sebesar £5.000.000 dari kepemilikan saham milik negara di bursa. Sisanya dibayarkan secara bertahap. Dalam perkembangan zaman, hutang piutang kepada bankir swasta tersebut diperhitungkan dan disisipkan di dalam berbagai pajak modern bagi para wajib pajak di Britania.
Apa Posisi Keluarga Kerajaan Britania?
Pada tahun 1840, Pangeran Albert suami dari Ratu Victoria dari Britania Raya menyatakan kutukan yang sangat keras terhadap praktik perbudakan. Menurutnya, perbudakan wajib dihapuskan dari muka bumi.
Pangeran Albert dari dinasti Saxe-Coburg dan Gotha ini adalah seorang pendukung garis keras penghapusan perbudakan dan memainkan peran yang sangat kuat dalam perlawanan menghadapi perbudakan. Ia menekankan betapa pentingnya reformasi masyarakat dan penghapusan perbudakan pada tingkat internasional.
Moyang Ratu Elizabeth II dalam pidatonya pada 1 Juni 1840 dalam suatu pertemuan Society for the Abolition of Slavery di Aula Exeter. Sambutannya yang ditulis dengan tulisan tangannya sendiri masih dapat ditemukan di koleksi Kerajaan hingga sekarang.
Apakah Raja Berhak Mencampuri Urusan Kenegaraan?
Berdasarkan rangkaian konstitusi Britania, seorang raja atau ratu, atau pun anggota keluarga kerajaan, dilarang untuk mencampuri urusan politik dan administrasi penyelenggaraan negara.
Pelarangan ini berdasarkan Traktat Magna Carta tahun 1215 yang ditandatangani oleh Raja John dari Inggris, mau pun berdasarkan berbagai yurisprudensi yang terjadi selama ribuan tahun sejarah negara tersebut.
Magna Carta adalah suatu deklarasi hak asasi manusia dan merupakan salah satu konstitusi tertua di dunia yang mengatur hubungan pemimpin negara dengan pemimpin kawasan dan hak dari seorang baron atau bangsawan untuk tidak dipaksa oleh raja yang bertahta.
Apa Yang Terjadi Saat Raja Melawan Rakyatnya Sendiri?
Pemisahan kewenangan kepala negara dan kepala pemerintahan di Inggris (sebelum menjadi Britania) berlangsung secara bertahap dan dinamis dengan berjalannya waktu sesuai dengan perkembangan zaman.
Hingga akhirnya, seorang raja Inggris bernama Raja Charles I melakukan kesalahan fatal. Ia membubarkan parlemen pada tahun 1629 dan ia berkuasa selama 11 tahun tanpa ada Parlemen yang menjadi organ penyelenggaraan perwakilan negara.
Pembubaran ini mengakibatkan Perang Saudara yang sangat sengit sampai akhirnya Raja Charles I, yang merupakan kakek moyang Raja Charles III dari Britania sekarang, tertangkap dan dihukum mati dengan cara dipenggal pada tahun 1649.
Saat Restorasi Kerajaan pada 1660, dimana putra Raja Charles I naik tahta sebagai Raja Charles II, parlemen Inggris sudah memiliki posisi yang kuat. Raja atau ratu yang berkuasa selanjutnya tidak ada yang mengutak-atik perwakilan rakyat tersebut. (bersambung) [RV]
